TATA CARA PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR (PRTB) DAN IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB).

image

TATA CARA PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR (PRTB) DAN IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB).

 

a. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB);

b. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF);

c. PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR (PRTB); dan

d. IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB).

2. Bahwa terhitung tanggal 1 Februari 2014, pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan secara onlinemelalui web Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan di alamat http://dppb.jakarta.go.id.

3. Dokumen persyaratan permohonan IMB disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik yang diunggah ke aplikasi online sehingga masyarakat dapat memasukkan permohonan dimana saja dan kapan saja sepanjang terkoneksi jaringan internet.

4. Bahwa dengan diberlakukannya pelayanan IMB online tersebut, pertemuan antara pemohon dan petugas hanya pada proses penyerahan dan penerimaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta verifikasi keabsahan data persyaratan IMB sebelum IMB terbit.

5. Seluruh tahapan proses mulai penerimaan hingga penyerahan SK IMB beserta gambar lampiran dilakukan secara otomatis melalui sistem data elekronik pada aplikasi pelayanan IMB online.


IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Definisi.

1. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

3. Izin Pendahuluan (IP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun sesuai tahapan kegiatan pelaksanaan pembangunan sambil menunggu terbitnya izin definitif.

IMB dipersyaratkan untuk setiap kegiatan sebagai berikut:

a. Mendirikan bangunan gedung baru;

b. Menambah luasan dan jumlah lantai bangunan gedung;

c. Merubah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung;

d. Merubah tampak bangunan gedung; dan

e. Merubah tata ruang/penggunaan ruang yang menggunakan dinding permanen.

Persyaratan (dalam bentuk dokumen elektronik):

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. surat bukti kepemilikan tanah berupa:

   1. Sertifikat Tanah

   2. Girik (untuk bangunan rumah tinggal), dilengkapi peta ukur tanah

   3. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut;

   4. Surat kavling dari Pemerintah Daerah melalui Walikota atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur dan diketahui oleh instansi yang berwenang;

   5. Surat Persetujuan/Penunjukan Gubernur/Walikota untuk bangunan gedung bersifat sementara, bangunan gedung di atas/bawah prasarana, bangunan gedung di atas/bawah air atau bangunan gedung khusus dan penampungan sementara;

   6. Rekomendasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat; atau

   7. Surat Pernyataan dari instansi pemerintah khusus untuk bangunan gedung milik Pemerintah.

d. Surat pernyataan (di atas meterai) dari pemohon diketahui Lurah yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai tidak dalam keadaan sengketa untuk girik dan surat kavling serta pengajuan IMB pagar yang dimohon tersendiri;

e. SIPPT untuk lahan yang memiliki luas lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) atau yang dipersyaratkan;

f. Ketetapan Rencana Kota (KRK);

g. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) bagi yang disyaratkan;

h. Rancangan arsitektur ditandatangani oleh Arsitek yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan (format *.dwg);

i. Perencanaan struktur bangunan gedung beserta lampiran hasil penyelidikan tanah yang ditandatangani oleh perencana struktur yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan (format *.dwg);

j. Rencana dan perhitungan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung yang ditandatangani oleh perencana mekanikal dan elektrikal yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan (format *.dwg);

k. Fotokopi yang dilegalisir IPTB penanggung jawab perencana arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal bangunan gedung bagi yang dipersyaratkan;

l. Persyaratan yang diatur oleh ketentuan lain (mis. kewajiban-kewajiban sesuai klausul SIPPT, Rekomendasi Andal atau UKL/UPL dsb);

m. Surat persetujuan dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) bagi bangunan gedung yang sudah memiliki pertelaan;

n. SK dan gambar IMB lama untuk kegiatan penambahan dan/atau perubahan bangunan;

o. Surat Persetujuan Prinsip Gubernur untuk mendirikan baru bangunan ibadah;

p. Surat Persetujuan Gubernur untuk bangunan gedung yang direncanakan berada di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air yang melintasi prasarana dan sarana umum;

Waktu Penyelesaian IMB

1. Waktu penyelesaian penerbitan IMB untuk lingkup Kecamatan diterbitkan selambat-Iambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.

2. Waktu penyelesaian penerbitan IMB untuk lingkup Suku Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

    a. Untuk bangunan gedung fungsi hunian rumah tinggal diterbitkan selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan;

   b. Untuk bangunan gedung selain fungsi hunian rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 4 (empat) lantai diterbitkan selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan;

   c. Untuk bangunan gedung selain fungsi rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 8 (delapan) lantai selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan; dan

   d. Untuk prasarana dan sarana bangunan gedung selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.

3. Waktu penyelesaian penerbitan IMB untuk permohonan yang diterima melalui loket Dinas adalah sebagai berikut :

   a. Untuk bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan: dan

   b. Untuk prasarana dan sarana bangunan gedung selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.

Penyelesaian permohonan IMB dapat ditangguhkan apabila :

a. Terdapat perbaikan maupun penyempurnaan hasil penilaian teknis yang belum dipenuhi oleh pemohon;

b. Terdapat sengketa tanah dan/atau yang sedang dalam proses pengadilan;

c. Pemohon memberikan data yang tidak benar; dan/atau

d. Adanya keputusan status quo dari instansi yang berwenang.

Sebelum IMB diterbitkan, pemohon dapat mengajukan permohonan IP, berupa:

a. IP Pondasi (untuk bangunan dengan pondasi dalam)

b. IP Struktur Menyeluruh

c. IP Menyeluruh

Persyaratan permohonan IP Pondasi adalah sebagai berikut :

a. gambar rencana arsitektur telah mendapat persetujuan TPAK atau telah dinilai teknis sesuai ketentuan;

b. gambar dan rencana pondasi telah mendapat persetujuan teknis dari TPKB atau telah dinilai teknis sesuai ketentuan oleh Dinas atau Suku Dinas; dan

c. Berita Acara Pembahasan Kerangka Acuan Amdal atau UKL/UPL sekurang-kurangnya telah dibahas dalam sidang Amdal dengan bukti notulen pembahasan Amdal yang di dalamnya tidak ada catatan keberatan dalam pelaksanaan konstruksi.

Persyaratan permohonan IP Struktur Menyeluruh adalah sebagai berikut:

a. Gambar rencana arsitektur telah mendapat persetujuan TPAK atau telah dinilai teknis sesuai ketentuan;

b. Gambar dan rencana pondasi dan struktur telah mendapat persetujuan teknis dari TPKB atau telah dinilai teknis sesuai ketentuan oleh Dinas atau Suku Dinas; dan

c. Berita Acara Pembahasan Andal atau UKL/UPL sekurang-kurangnya telah dibahas dalam sidang Andal dengan bukti notulen pembahasan Andal yang di dalamnya tidak ada catatan keberatan dalam pelaksanaan konstruksi.

Persyaratan permohonan IP Menyeluruh adalah sebagai berikut :

a. Gambar rencana arsitektur telah mendapat persetujuan TPAK atau telah dinilai teknis sesuai ketentuan;

b. Gambar dan rencana pondasi dan struktur telah mendapat persetujuan teknis dari TPKB atau telah dinilai teknis sesuai ketentuan oleh Dinas atau Suku Dinas;

c. Gambar dan rencana ME telah mendapat persetujuan teknis dari TPIB atau telah dinilai teknis sesuai ketentuan oleh Dinas atau Suku Dinas;

d. Pengesahan rekomendasi Andal atau UKL/UPL; dan

e. Bukti telah diajukan atau dilakukan proses pembahasan perjanjian pemenuhan kewajiban SIPPT.

 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Definisi.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. Untuk mendapatkan SLF, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan.

Persyaratan SLF:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. Fotokopi surat bukti kepemilikan tanah apabila ada perubahan kepemilikan;

4. Fotokopi SK IMB atau perizinan yang telah diterbitkan;

5. fotokopi gambar arsitektur pada lampiran SK IMB atau perizinan yang terakhir diterbitkan;

6. Keterangan Rencana Kola (KRK) atau RTLB atau peta situasi sebanyak 3 (tiga) set;

7. Keterangan Selesai Membangun dan hasil pelaksanaan bangunan (bila ada) untuk permohonan SLF pertama;

8. As built drawing bangunan gedung yang telah disahkan sebanyak 3 (tiga) set;

9. Bentuk digital as built drawing arsitektur bangunan termasuk gambar situasi yang dimohon dalam format CAD bagi yang dipersyaratkan;

10. Lembar pencatatan laporan pemeliharaan bangunan atau laporan pengkajian teknis bangunan gedung untuk perpanjangan SLF; dan

11. Persyaratan yang diatur oleh ketentuan lain.

Waktu Penyelesaian SLF :

1. Waktu penyelesaian SLF yang diajukan melalui loket Suku Dinas Kabupaten Administrasi paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.

2. Waktu penyelesaian SLF yang diajukan melalui loket Kecamatan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.

3. Waktu penyelesaian SLF yang diajukan melalui loket pelayanan Suku Dinas Kota Administrasi adalah sebagai berikut:

   a. untuk bangunan gedung yang tidak memerlukan uji coba paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan; dan

   b. untuk bangunan gedung yang memerlukan uji coba paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.

4. Waktu penyelesaian SLF yang diajukan melalui loket pelayanan Dinas untuk bangunan gedung bukan fungsi hunian rumah tinggal dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.

Waktu penyelesaian penerbitan SLF tersebut tidak berlaku apabila berdasarkan hasil penelitian teknis atau uji coba masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan dan/atau persyaratan penerbitan SLF masih belum dipenuhi, setelah adanya pemberitahuan tertulis.

 

PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR (PRTB)

Definisi.

Persetujuan Rencana Teknis Bongkar (PRTB) adalah kegiatan pemberian izin secara administrasi dan teknis kepada orang atau perorangan, organisasi, badan usaha untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan gedung. PRTB wajib dimiliki sebelum pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung. PRTB dikeluarkan atas setiap perencanaan pembongkaran bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan teknis bangunan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung.

Pembongkaran bangunan gedung yang wajib memiliki PRTB adalah bangunan gedung yang memiliki ketinggian di atas 8 (delapan) lantai atau bangunan gedung yang mempunyai struktur khusus.

Persyaratan Administrasi meliputi :

a. Fotokopi KTP pemilik tanah dan/atau bangunan (1 lembar);

b. IMB asli beserta gambar lampiran arsitektur;

c. Fotokopi surat-surat bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan (1 lembar);

d. Dokumen rencana teknis pembongkaran yang ditandatangani oleh perencana teknis pemegang IPTB bidang konstruksi sesuai golongan;

e. Surat penunjukan perencana pembongkaran dengan melampirkan fotokopi IPTB perencana bidang konstruksi sesuai golongan (1 set);

f. Surat penunjukan perencana dan pengawas pelaksanaan pembongkaran bidang konstruksi sesuai golongan dengan melampirkan fotokopi IPTB perencana dan pengawas bidang konstruksi sesuai golongan (1 set);

g. Fotokopi IMB bangunan gedung eksisting beserta lampiran gambar arsitektur bagi yang dipersyaratkan sebanyak (1 set) ;

h. Surat penunjukan penyedia jasa pelaksana pembongkaran dengan melampirkan sertifikat penyedia jasa bagi yang dipersyaratkan (1 set);

i. Surat pernyataan kesanggupan pemilik bangunan untuk memperbaiki bangunan di sekitarnya apabila terjadi kerusakan akibat dari pembongkarannya (1 lembar);

j. Surat pernyataan bahwa bangunan yang akan dibongkar tidak dalam sengketa (1 lembar);

k. Surat pernyataan bahwa bangunan yang akan dibongkar sudah dalam keadaan kosong/tidak berpenghuni (1 lembar); dan

l. Persyaratan yang diatur oleh ketentuan lain.

Waktu Penyelesaian PRTB

a. Waktu penyelesaian PRTB bangunan gedung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelengkapan diterima di loket dan dinyatakan memenuhi persyaratan secara teknis dan administratif.

b. Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila dari hasil penelitian teknis masih memerlukan perbaikan dan/atau penyempurnaan, setelah adanya pemberitahuan tertulis.

 

IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB)

Definisi:

Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) adalah izin yang diberikan Dinas kepada pelaku teknis bangunan gedung yang terdiri dari perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara dan pengkaji teknis bangunan gedung. IPTB digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengkajian teknis bangunan. IPTB diberikan kepada tenaga ahli yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian serta menguasai ketentuan tentang penyelenggaraan bangunan gedung di DKI Jakarta.

Pelayanan IPTB terdiri dari:

a. Permohonan baru; dan

b. Permohonan perpanjangan.

Permohonan IPTB terdiri dari bidang pekerjaan sebagai berikut :

a. Perencana;

b. Pengawas pelaksana;

c. Pengkaji teknis; dan

d. Pemelihara.

IPTB yang masa berlakunya telah habis lebih dari 3 (tiga) bulan pada saat pengajuan permohonan perpanjangan, dinyatakan sebagai permohonan baru.

Persyaratan Permohonan IPTB

Baru:

a. fotokopi ijazah yang dilegalisir atau membawa ijazah asli untuk diperlihatkan;

b. fotokopi KTP yang masih berlaku;

c. fotokopi Kartu Tanda Anggota tahun berlaku dari Asosiasi Profesi (dengan menunjukkan aslinya);

d. rekomendasi dari Asosiasi Profesi (mencantumkan bidang keahlian, bidang pekerjaan dan golongan) dan/atau fotokopi sertifikat keahlian;

e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

f. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

Perpanjangan:

a. IPTB asli;

b. fotokopi KTP yang masih berlaku;

c. rekomendasi dari Asosiasi Profesi (mencantumkan bidang keahlian, bidang pekerjaan dan golongan) dan/ataufotokopi sertifikat keahlian;

d. fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Profesi tahun berlaku (dengan menunjukkan aslinya); dan

e. pas foto ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

Waktu penyelesaian IPTB

Waktu penyelesaian IPTB paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelengkapan diterima di loket dan dinyatakan memenuhi persyaratan secara teknis dan administratif.

Pelayanan Administratif IPTB

terdiri dari :

a. legalisasi IPTB; dan

b. salinan IPTB

Permohonan legalisasi IPTB diajukan melalui loket pelayanan Dinas dengan memenuhi

ketentuan antara lain:

a. legalisasi dapat diwakilkan apabila dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai dengan memperlihatkan IPTB asli; dan

b. membawa dan menyerahkan dokumen-dokumen lampiran berupa fotokopi IPTB yang sudah terpakai (dilengkapi nama dan alamat proyek).

Waktu penyelesaian legalisasi IPTB paling lama 5 (lima) hari kerja sejak kelengkapan diterima di loket dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

Persyaratan kelengkapan untuk memperoleh salinan IPTB pengganti IPTB yang hilang atau rusak:

a. formulir permohonan;

b. fotokopi KTP;

c. fotokopi Kartu Tanda Anggota dari Asosiasi Profesi;

d. bukti pengumuman kehilangan di media massa; dan

e. surat keterangan hilang dari Kepolisian 1 (satu) lembar.

Waktu penyelesaian pembuatan salinan IPTB paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kelengkapan diterima di loket dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

Fri, 22 Dec 2017 @10:57

Copyright © 2018 PT. BINA MANAJEMEN GLOBAL · All Rights Reserved
powered by sitekno