JASA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

image

JASA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN


Pada saat kita akan melakukan kegiatan pembangunan, kita perlu mengurus
surat-surat dan segala kelengkapannya. Kegiatan pembangunan seperti
membangun rumah, kantor, sekolah, dan sebagainya memerlukan izin sebelum
kegiatan pembangunan itu dapat dimulai. Kita tak bisa membangun begitu saja
walaupun kita sudah memiliki tanah dimana kegiatan pembangunan itu akan
dilaksanakan. Kita memerlukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Jika kita ingin
menggunakan sebuah bangunan, kita juga harus memiliki IPB (Izin Penggunaan
Bangunan). Setelah masa berlaku IPB habis, kita harus mengajukan permohonan
KMB. Apa itu? Dan di koran atau media massa lainnya kita sering mendengar
mengenai bangunan yang dirubuhkan karena tidak memiliki IMB.
Dalam makalah ini, kami akan membahas sebanyak dan sedetil mungkin
mengenai IMB dan IPB. Apa pengertiannya? Untuk apa dibuat? Apa keuntungan dan
kerugian dari adanya dokumen-dokumen itu? Mengapa kita harus memilikinya
apabila ingin mendirikan atau menggunakan bangunan? Apa yang akan akan terjadi
apabila kita tidak memilikinya? Bagaimana cara mendapatkannya? Apa saja
hambatan dan masalah yang berhubungan dengan dokumen-dokumen itu?
Bagaimana cara menyelesaikannya dan menghindari terulangnya masalah itu?
Perizinan bangunan yang harus dimiliki pemilik bangunan, sesuai ketentuan
dalam Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 1991, terdiri dari :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
2. Izin Penggunaan Bangunan (IPB),
3. Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB).
Perizinan dimaksud diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta,
yang dalam hal ini oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI
Jakarta.

PENGERTIAN, MAKSUD, TUJUAN IMB
Berikut adalah tulisan mengenai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menurut Dinas
Tata Kota Pontianak dan sebagian lagi dari sebuah blog. Mungkin tidak persis sama
dengan Dinas Tata Kota yang ada di DKI Jakarta, tetapi kami yakin secara garis besar
sama saja.
Izin Mendirikan Bangunan adalah :
Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk
mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan
dan bangunan sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis
Sempadan Bangunan (GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien
Dasar Bangunan (KDB), sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syaratsyarat
keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut.
Maksud dan Tujuan IMB
1. Pemberian IMB dimaksudkan untuk :
– Pembinaan
– Pengaturan
– Pengendalian
– Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau
badan
2. Tujuan Pemberian IMB adalah untuk :
– Melindungi kepentingan umum
– Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mendirikan Bangunan adalah :
Pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau seluruhnya termasuk pekerjaan
menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan
mengadakan bangunan.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah :
Pembayaran atas pemberian IMB termasuk mengubah/membongkar bangunan oleh
Pemerintah kepada orang pribadi atau badan.
Tulisan sepanjang di atas hanya diperlukan untuk memperjelas makna dari IMB.
Secara singkat, yang perlu kita ketahui adalah IMB adalah izin untuk mendirikan
bangunan. Dari artikel di atas, kita dapat mengetahui beberapa hal:

Diberikan oleh Pemerintah Kota.
Jadi, IMB merupakan produk dari pemerintah dan lembaga yang berwenang
untuk menerbitkannya adalah pemerintah. Tak ada lembaga lain yang
berhak untuk menerbitkannya. Penerbitan oleh lembaga lain dianggap ilegal
atau tidak sah.
Kepada orang pribadi atau badan.
IMB dapat diberikan kepada seseorang saja atau kepada badan seperti
perusahaan atau organisasi.
Untuk mendirikan bangunan yang dimaksud.
Jadi, kita mendapatkan IMB agar kita bisa secara legal memulai kegiatan
pembangunan suatu bangunan.
Agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana
Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB),
sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar Bangunan (KDB),
sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-syarat keselamatan
yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut.
IMB bertujuan agar segala desain, pelaksanaan pembangunan, dan
bangunan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan
yang berlaku. Ini sangat penting untuk alasan keamanan dan keselamatan.
o Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah batas halaman terdepan atau
batas pemetakan atau batas penguasaan jalan.
o Garis Sempadan Sungai (GSS) adalah garis batas luar pengamanan
sungai
o Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Luas Bangunan (KLB)
Sebelum memulai mendirikan bangunan, rumah sebaiknya memiliki
kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya.
Ternyata, IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi
juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau
memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. IMB sendiri
dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (kelurahan hingga kabupaten).
Dalam pengurusan IMB diperlukan pengetahuan akan peraturan-peraturannya
sehingga dalam mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan tersebut sudah
didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur.
Dari tulisan di atas, dapat diketahui maksud dan tujuan dari IMB.
Pemberian IMB dimaksudkan untuk :
– Pembinaan

Pembangunan sebuah bangunan memerlukan pembinaan. IMB
dimaksudkan agar lembaga yang berwenang dapat membina orang atau
badan yang bermaksud membangun agar dapat membangun dengan benar
dan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku.
– Pengaturan
Bangunan-bangunan perlu diatur. Pengaturan bertujuan agar menghasilkan
sesuatu yang teratur. Pembangunan perlu memperhatikan peraturanperaturan
yang berlaku. Jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka,
dan lain-lain perlu diatur. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan
semakin semrawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku.
– Pengendalian
Pembangunan perlu dikendalikan. Tanpa pengendalian, bangunanbangunan
bisa muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan
peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja
diubah menjadi rumah tanpa pengendalian. Selain itu laju pembangunan
perlu diperhatikan. Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa
dampak buruk bagi lingkungan.
– Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau
badan
IMB juga dimaksudkan agar segala kegiatan pembangunan sudah disetujui
oleh lembaga yang berwenang dan mematuhi semua peraturan yang
berlaku. Jadi, rencana pembangunan perlu disetujui terlebih dahulu sebelum
bisa diwujudkan.
Tujuan Pemberian IMB adalah untuk :
– Melindungi kepentingan umum
IMB bertujuan melindungi kepentingan umum. Kegiatan pembangunan
yang bisa merusak lingkungan bisa saja ditolak. Terjaganya lingkungan juga
merupakan kepentingan umum. Kantor tak bisa begitu saja dibangun di atas
lahan hijau. Tak boleh ada rumah yang dibangun di pinggir sungai. Semua itu
terjadi karena pembangunan yang dimaksud bertentangan dengan
kepentingan umum masyarakat. Tak ada orang yang ingin rumahnya
kebanjiran. Tak ada orang yang tak ingin menghirup udara segar.
– Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jadi, segala bentuk pembangunan yang sudah mendapat IMB juga
menyumbang pemdapatan daerah. Semakin besar pembangunan berarti
daerah itu juga akan mendapatkan pemasukkan yang berarti.

Selain itu, tujuan diperlukannya IMB adalah juga untuk menjaga ketertiban,
keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap
penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu IMB juga diperlukan dalam
pengajuan kredit bank.
Mendirikan Bangunan adalah :
Pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau seluruhnya termasuk pekerjaan
menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan
mengadakan bangunan.
Jadi, mendirikan bangunan adalah segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan
mengadakan bangunan. Sekecil apapun bangunan yang akan dijadikan, IMB tetap
harus diperoleh. Tanpa IMB, pembangunan itu dianggap ilegal dan dapat ditindak
secara hukum.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah :
Pembayaran atas pemberian IMB termasuk mengubah/membongkar bangunan oleh
Pemerintah kepada orang pribadi atau badan.
Sebagai ganti atas jasa pemerintah yang sudah menerbitkan IMB, orang pribadi atau
badan yang mengajukannya perlu membayar retribusi. Retribusi ini secara umum
berbeda-beda di tiap daerah dan biasanya dihitung berdasarkan luas bangunan
yang akan didirikan. Retribusi ini juga dimaksudkan sebagai pemasukkan daerah.
Umumnya, IMB ditujukan untuk 2 jenis bangunan:
o Bangunan Rumah Tinggal adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan
tempat tinggal bagi keluarga (single family). Jenis bangunan rumah tinggal
ini harus terletak diatas peruntukan Wisma (Wisma Besar/WBS, Wisma
Flat/WFl, Wisma Taman/ WTM, Wisma Sedang/WSD, Wisma Kecil/WKC,
o Bangunan Non Rumah Tinggal (NRT) adalah semua jenis bangunan umum
dengan penggunaan tertentu, spt Hunian (Apartemen, Condominium,
Rumah Susun, Hotel), Perdagangan (Toko/Pertokoan, Restoran, Bioskop,
Pasar, dsb), Kantor Tunggal/ Perkantoran, Industri, Pergudangan, Sekolah,
Rumah Sakit, Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, dsb), Gedung
Pertemuan, Terminal, Stasiun KA, Bandara, dsb.

DASAR HUKUM
IMB berlaku secara nasional. Walaupun begitu, dasar hukum tiap daerah berbedabeda.
Oleh karena itu, kami hanya akan membahas mengenai dasar hukum IMB dari
provinsi DKI Jakarta.
Keputusan Gubernur No. 316 Tahun 1984 tanggal 28 Februari 1984
gan keselamatan penghuni maupun keamanan bangunan dan
lingkungan serta tertib bangunan, maka untuk setiap kegiatan mendirikan bangunan di
Prosedur IMB sekarang juga telah diringkas dan dipangkas sesuai SK Gubernur DKI
Jakarta No. 554 Tahun 1999 tentang Pelayanan Permohonan IMB, PBB, dan IPPB
untuk Bangunan Rumah Non Real Estate dan Non Pemugaran di DKI Jakarta.
SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2007 tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelayanan Penetapan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Penetapan
Izin Pendahuluan (IP) Mendirikan Bangunan pada Sektor P2K Kecamatan.
CARA MENGURUSNYA
Proses pembuatan IMB memakan waktu paling lama 25 hari dengan rincian sebagai
berikut:
Surat Keterangan Pengukuran Situasi Tanah (PST) 10 hari
Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) 5 hari
Surat Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) 10 hari.
Khusus bagi yang akan membangun rumah tinggal di atas tanah kurang dari
200m2, tidak lagi harus mengurus block plannya. Tetapi cukup dengan membawa
Surat Bukti Kepemilikan Hak Tanah, sudah bisa mendapatkan Surat Keterangan
Rencana (SKR) Bagunan di Kantor Kecamatan dalam waktu 10 hari. Selanjutnya
pemohon IMB menghubungi Seksi Tata Kota di kecamatan yang sama untuk
mendapatkan Surat Izin Pendahuluan (IP) selama 5 hari. Dengan IP, pemohon sudah
bisa memulai kegiatan pembangunan sambil menunggu terbitnya IMB.
Untuk mendapatkan PST dan RTLB, serta Surat Rencana Kota, pemohon harus
melengkapi:
Salinan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak Tanah yang telah
dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
Salinan Tanda Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun
berjalan
Salinan KTP pemohon
Mengisi formulir yang ditandatangani pemohon.
IMB RUMAH TINGGAL
1. TATACARA PERMOHONAN IMB (PIMB) RUMAH TINGGAL :
o Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) harus diajukan
permohonannya kepada Dinas Penataan dan Pengawasan
Bangunan DKI Jakarta.
o PIMB Rumah Tinggal diajukan melalui Loket Pelayanan IMB
di Seksi Dinas P2B Kecamatan setempat.
o Pengajuan PIMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan
persyaratan sebagaimana telah diatur dalam SK Gubernur
No.76 Tahun 2000, tentang Tatacara permohonan IMB, IPB
dan KMB di wilayah DKI Jakarta.
o Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis serta
diperiksa lapangan, maka petugas penilai akan menghitung
besarnya retribusi IMB.
o Penilai akan membuat Surat Perintah Setor Retribusi IMB
untuk Pemohon.
o Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke Kas
Daerah di Kecamatan, dan akan menerima bukti
pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS).
o Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut keloket
pelayanan IMB, maka PIMB diproses untuk penerbitan IMB.
o IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Suku Dinas Penataan
dan Pengawasan Bangunan (SDPPB) Kotamadya setempat.
2. KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN IMB (PIMB) RUMAH
TINGGAL :
Untuk mendapatkan IMB Rumah Tinggal pemohon wajib
mengajukan pemohon secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini
Kepala Dinas melalui Suku Dinas/Seksi PPKKecamatan dengan
mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan :
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar);
Fotokopi surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu
surat sebagai berikut :
o Sertifikat tanah.
o Surat keputusan pemberian Hak Penggunaan Atas
Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi
pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
o Surat kavling dari Pemerintah Daerah c.q.
Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk
Gubernur.

o Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN
Propisi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.
o Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan
sementara.
o Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta
bukti pembebasan tanah.
o Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau
pemimpin proyek Tim Pembebasan Tanah, khusus
untuk Bangunan Pemerintah.
o Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor
Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa
tanah dikuasai dan tidak dalam sengketa yang
diketahui oleh Lurah setempat.
o Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa
tanah dikuasai dan tidak dalam sengketa yang
diketahui oleh Lurah setempat.
o Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan
bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah
Verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik
sebagian atau seluruhnya dan tidak dalam sengketa
yang diketahui oleh Lurah setempat.
Surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau
dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon;
Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari
Gubernur, bagi yang disyaratkan;
Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas
Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar;
Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk
Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan
IMB sebagai pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota
sebanyak minimal tujuh set;
Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set;
Fotokopi surat izin bekerja sebagai penanggung jawab
rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil
dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estat dan bukan
daerah pemugaran (1 lembar);
Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi
hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota
(TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran
golongan A dan B;

Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk rumah
tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih
besar dari enam meter serta fotokopi surat izin bekerja
Perencana Struktur (1 lembar);
Data hasil penyelidikan tanah bagi yang disyaratkan (3 set).
Formulir permohonan IMB, yang bisa diminta di instansi
tersebut. Isi dari surat permohonan tersebut kira-kira seperti
ini :
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: ____________________
Alamat: ____________________
____________________
No KTP: ____________________
Sebagai pemilik rumah yang dimaksud, bersama ini memohon
penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal pada alamat di
atas.
Demikian surat permohonan ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaiman
mestinya.
Tertanda,
(nama anda)
3 BIAYA RETRIBUSI IMB.
o Retribusi IMB Rumah Tinggal, dihitung berdasarkan Luas
Bangunan dan Harga Satuan Jenis Bangunan (Rumah
Besar/ Sedang/ Kecil) sebagaimana diatur dalam Perda No.1
Tahun 2006,
o Retribusi IMB dihitung dengan rumus : Luas total lantai
bangunan x Harga Satuan.
o Pembayaran Retribusi dapat dilakukan setelah diterbitkan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Seksi
Pelayanan IMB Kecamatan, dan pembayaran dilakukan di
Kas Daerah Kecamatan.
o Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda
Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka pemohon dapat
mengambil Papan PIMB (papan kuning) di Loket Pelayanan
Kecamatan.

o Papan PIMB harus dipasang dilokasi pembangunan, di
tempat yang mudah dilihat dari jalan.
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IMB RUMAH TINGGAL.
o IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas
Penataan dan Pengawasan Bangunan (Sudin P2B)
Kotamadya setempat.
o Penyelesaian IMB Rumah Tinggal, sesuai ketentuan dalam
SK Gubernur No. 85 Tahun 2006, pasal 11 adalah 10 hari
kerja.
o IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui surat
kepada pemohon, dan dapat diambil (dengan membawa
bukti pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa
apabila yang mengambil bukan pemohon) ke Seksi
Pelayanan Dinas P2B Kecamatan.
5. PELAKSANAAN BANGUNAN.
o Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai setelah IMB
diterbitkan.
o Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah
diterbitkan.
o Bila terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka
sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan PIMB
perubahan/ penambahan.
o Dan selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada di
lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan
pemeriksaan dari petugas pengawasan Seksi P2B
Kecamatan.
IMB NON-RUMAH TINGGAL
Untuk mendapatkan IMB Non Rumah Tinggal pemohon wajib
mengajukan pemohon secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini
Kepala Dinas melalui Suku Dinas/Seksi PPK Kecamatan dengan
mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar);
2. Fotokopi surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu
dari surat sebagai berikut :
o Sertifikat tanah.

o Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas
Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari instansi
pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
o Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN
Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan
setempat.
o Surat Keputusan Walikotamadya untuk
penampungan sementara.
o Surat persetujuan/penunjukan Gubernur untuk
bangunan bersifat sementara, bangunan di atas
prasarana, bangunan di atas air atau bangunan
khusus.
o Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta
bukti pembebasan tanah.
o Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau
Pemimpin Proyek/Tim Pembebasan Tanah, khusus
untuk Bangunan Pemerintah.
3. Tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa
dari pemohon;
4. Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari
Gubernur, bagi yang disyaratkan;
5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas
Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar;
6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk
bangunan yang telah memiliki IMB dan digunakan untuk
kegiatan perbaikan/perubahan dan atau penambahan
sebagai pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota
sebanyak tujuh set;
7. Gambar rancangan arsitektur bangunan minimal tujuh set
dan fotokopi surat izin bekerja Perancang Arsitektur (1
lembar);
8. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi
hasil penilaian/penelitian dan Tim Penasehat Arsitektur Kota
(TPAK), bagi yang disyaratkan;
9. Perhitungan, gambar struktur bangunan dan laporan hasil
penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta fotokopi
surat izin bekerja Perencana Struktur, bagi yang disyaratkan
(1 lembar);

10. Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya minimal
tiga set serta fotokopi surat izin bekerja Perencana Instalasi
dan Perlengkapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar);
Untuk bangunan tempat ibadah, selain memenuhi kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, angka 1
sampai dengan 10 pasal ini harus dilengkapi juga dengan surat
persetujuan Gubernur
Syarat-syarat untuk dapat diberikannya IMB kepada pemohon
adalah
1. Bangunan yang didirikan harus sesuai peruntukan dengan
Rencana Tata Ruang.
2. Luas bangunan harus sesuai dengan ketentuan BCR (Building
Coverage Ratio), yaitu perbandingan antara luas bangunan
(tutupan yang tidak resap air) dengan total luas resapan
lahan. Untuk wilayah perkotaan besarnya BCR antara 30%-
60%.
3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) yaitu jarak ruas jalan
dengan bangunan terluar
a. Jalan Primer (propinsi): 25 m;
b. Jalan Sekunder (kabupaten): 13m;
c. Jalan Tersier (penghubung): 13m;
d. Jalan Lokal: 8m.
4. Ketinggian bangunan tidak melebihi aturan yang telah
ditentukan berdasarkan ketentuan tata ruang kecuali telah
dilakukan pengkajian teknik terlebih dahulu atau izin khusus.
Bila rumah atau bangunan yang dibangun tanpa atau tidak
berdasarkan IMB, maka berdasarkan Surat Gubernur No.1068/1997
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Membangun
dan menggunakan bangunan di DKI, dapat dikenakan tindakan
penertiban berupa diberikannya surat dan pemberitahuan dan
peringatan kepada pemilik rumah atau bangunan tersebut. Apabila
surat tersebut tidak dihiraukan, maka pihak pemerintah daerah akan
memberikan sanksi berupa bongkar paksa bagi bangunannya, dan
saksi pidana beserta sanksi administrasi bagi pemilik bangunannya.

BAGIAN II:
IPB

Setelah bangunan selesai, masih ada surat yang diperlukan
yaitu IPB (Ijin Penggunaan Bangunan).
I.PENGERTIAN :
Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah izin yang diterbitkan
untuk menggunakan bangunan, setelah bangunan dimaksud
selesai dilaksanakan dan telah dinilai layak dari segi teknis dan
sesuai ketentuan dalam klausul-klausul IMB.
a) IPB harus dimiliki pemilik bangunan sebelum bangunan
tersebut digunakan. IPB diterbitkan dengan masa
berlaku 5 Tahun untuk bangunan umum dan 10 Tahun
untuk bangunan rumah tinggal. Bila masa IPB habis,
maka pemilik harus mengajukan PKMB (Permohonan
Kelayakan Menggunakan Bangunan). Dalam proses
tersebut petugas akan memeriksa kelayakan bangunan
tersebut, terutama dari segi struktur dan konstruksinya.
b) Untuk bangunan yang pelaksanaannya belum selesai
secara keseluruhan dan akan digunakan sebagian
bangunan (yang telah selesai dilaksanakan), apabila
bagian bangunan dimaksud dinilai dari segi teknis
bangunan dapat memenuhi persyaratan penggunaan
dan tidak menyimpang dari ketentuan IMB, maka dapat
diberikan izin pendahuluan penggunaan bangunan
dengan masa berlaku paling lama 6 bulan.
II.KELENGKAPAN PERSYARATAN IPB.
BANGUNAN RUMAH TINGGAL
PERSYARATAN:
1. Hasil Pemeriksaan Pengawasan Lapangan dari Kepala Seksi
PPK Kecamatan yang menyatakan bahwa bangunan telah
selesai dilaksanakan dan sesuai IMB ;
2. Tembusan IMB atau foto copy IMB (1 set) yang terdiri dari :
a. Surat keputusan IMB ;
b. Keterangan dan Peta Rencana kota lampiran IMB ;
c. Gambar arsitektur lampiran IMB.
II. BANGUNAN BUKAN RUMAH TINGGAL
PERSYARATAN:
1. Berita acara telah selesainya pelaksanaan bangunan dan
sesuai IMB (1 set);
2. Laporan Direksi Pengawas lengkap (1 set) yang terdiri dari :

a. Fotokopi Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi
Pengawas berikut Koordinator Direksi Pengawasnya ;
b. Fotokopi TDR Pemborong dan surat izin bekerja
Direksi Pengawas ;
c. Laporan Direksi Pengawas sesuai tahapan kegiatan ;
d. Surat Pernyataan dari Koordinator Direksi Pengawas
bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan
sesuai IMB.
3. Tembusan IMB atau fotokopi IMB (1 set) yang terdiri dari :
a. Surat Keputusan IMB ;
b. Keterangan dan Peta Rencana Kota lampiran IMB ;
c. Gambar arsitektur lampiran IMB.
4. Untuk bangunan tinggi, selain dilengkapi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s/d 3, harus
dilengkapi juga dengan Rekomendasi dan Berita Acara dari
Instansi terkait tentang hasil uji coba instalasi dan
perlengkapan bangunan, yang meliputi :
a. Instalasi Listrik Arus Kuat dan Pembangkit Listrik
Cadangan/ Genset,
b. Instalasi Kebakaran (system alarm, instalasi
pemadaman api, hydran, dsb.
c. Instalasi Transportasi Dalam Gedung (Lift),
d. Instalasi Air Bersih (+Sumur Dalam) dan Buangan Air
Kotor.
5. Bangunan dengan kriteria ketinggian dan penggunaan
tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4. terdiri dari :
a. Bangunan tinggi ;
b. Bangunan sedang ;
c. Bangunan rendah dengan penggunaan untuk fasilitas
umum/ industri seperti : pasar swalayan, pusat
pertokoan, hotel, rumah sakit, bioskop, gedung
pertemuan atau sejenisnya, dengan instalasi dan
perlengkapannya yang cukup kompleks.
6. Foto bangunan,
7. Foto perkuatan utk keamanan bangunan parkir (Penahan
ban mobil, railing dan atau parapet).
8. Foto Sumur Resapan Air Hujan yang telah dilaksanakan
disertai gambar SRAH, ukuran dan perhitungan kebutuhan
dan pelaksanaannya.

III.TATACARA / PROSES IPB.
1. Pengajuan IPB dapat dilakukan setelah pelaksanaan bangunan
selesai keseluruhan (atau sebagian bangunan yang akan
digunakan) dengan dilengkapi data-data kelengkapan
persyaratan sebagaimana tersebut butir III diatas.
2. Berkas yang telah lengkap diajukan ke Suku Dinas Penataan dan
Pengawasan Bangunan wilayah Kotamadya setempat.
3. Setelah dinilai berkas lengkap, maka Suku Dinas akan membuat
laporan dan rekomendasi kepada Dinas Penataan dan
Pengawasan Bangunan Provinsi untuk penerbitan IPB.
4. Petugas Dinas bersama petugas Suku Dinas akan melakukan
survai/ pemeriksaan bangunan sesuai dengan data2 yang telah
diajukan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
5. Selanjutnya berkas diproses lanjut untuk penerbitan IPB.
6. IPB yang sudah diterbitkan akan dikirim ke Suku Dinas, dan Suku
Dinas mengirim pemberitahuan kepada Pemilik untuk
pengambilan IPB.
7. Pemilik atau kuasanya (dengan mkenunjukkan Surat Kuasa dari
Pemilik) dapat mengambil IPB di kantor Suku Dinas PPB
Kotamadya setempat.

PENGERTIAN
o KMB dapat didapatkan setelah masa berlaku IPB habis.
Setelah masa berlaku IPB habis, dapat mengajukan PKMB
(Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan). Dalam
proses tersebut petugas akan memeriksa kelayakan
bangunan tersebut, terutama dari segi struktur dan
konstruksinya. Permohonan KMB diajukan selambatlambatnya
30 hari sebelum batas waktu IPB/IPPB atau KMB
lama berakhir
TATACARA PERMOHONAN KMB
1. Ketentuan yang mengatur tentang hal tsb diatas adalah SK
Gub.Prov.DKI Jakarta No.76 Tahun 2000.
2. Untuk mendapatkan KMB, Pemilik/Pengelola bangunan
wajib mengajukan permohonan secara tertulis dengan
mengisi formulir permohonan yang tersedia, selambatlambatnya
30 hari sebelum batas waktu KMB (yang berlaku 5
tahun).
3. Kelengkapan persyaratan untuk pengajuan KMB adalah sbb :
a. BANGUNAN RUMAH TINGGAL
1. Fotokopi KTP Pemohon (1 lembar);
2. Fotokopi bukti kepemilikan tanah apabila ada
perubahan kepemilikan (1 set);
3. Fotokopi IMB dan IPB dan atau KMB yang telah
diterbitkan (1 set ) yang terdiri dari :
1. Surat Keputusan IMB dan IPB dan atau
KMB ;
2. Peta Rencana Kota lampiran IMB ;
3. Gambar arsitektur bangunan lampiran
IMB ;
4. Surat Keterangan Membangun dari
Suku Dinas beserta lampirannya ( bila
ada ).
4. Gambar arsitektur bangunan sesuai keadaan di
lapangan (3 set);
5. Foto bangunan sesuai keadaan lapangan.
b. BANGUNAN BUKAN RUMAH TINGGAL
1. Fotokopi KTP Pemohon (1 lembar) ;
2. Fotokopi bukti kepemilikan tanah apabila ada
perubahan kepemilikan (1 set) ;

3. Fotokopi IMB dan IPB dan atau KMB yang telah
diterbitkan (1 set ) yang terdiri dari :
1. Surat Keputusan IMB dan IPB dan atau
KMB ;
2. Peta Rencana Kota dan atau Tata Letak
Bangunan lampiran IMB ;
3. Gambar arsitektur bangunan lampiran
IMB ;
4. Surat Keterangan Membangun dari
Suku Dinas beserta lampirannya (bila
ada).
4. Gambar arsitektur bangunan sesuai keadaan di
lapangan (3 set);
5. Gambar instalasi dan perlengkapannya berupa
diagram satu garis sesuai keadaan di lapangan
(3 set);
6. Sumur resapan;
7. Foto bangunan sesuai keadaan lapangan ;
8. Laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh
tenaga ahli dari unit / divisi pemeliharaan
bangunan bersangkutan yang memiliki surat
izin bekerja (3 set). Laporan hasil
pemeliharaan ini harus memuat :
1. Data administrasi dan teknis bangunan;
2. Jadwal pemeliharaan yang telah
dilaksanakan terhadap fisik bangunan,
instalasi dan perlengkapannya ;
3. Hasil pemeliharaan terhadap fisik
bangunan, instalasi dan
perlengkapannya ;
4. Hasil perbaikan dan penyempurnaan
yang telah dilaksanakan terhadap fisik
bangunan, instalasi dan
perlengkapannya (bila ada);
5. Hasil uji coba instalasi dan
perlengkapannya bagi instalasi dan
perlengkapan tertentu yang
disyaratkan ;
6. Kesimpulan tingkat kelayakan
menggunakan bangunan.

7. ATAU
9. Laporan pengkajian teknis bangunan oleh
tenaga ahli yang memiliki surat izin bekerja
pengkaji (SIBP) yang ditunjuk oleh Pemilik /
Pengelola bangunan (3 set). Laporan
pengkajian teknis bangunan ini harus memuat
:
1. Data administrasi dan teknis bangunan;
2. Kelayakan bangunan di bidang
arsitektur dan atau struktur dan atau
instalasi dan perlengkapannya ;
3. Hasil uji coba instalasi dan
perlengkapannya bagi instalasi dan
perlengkapan tertentu yang
disyaratkan ;
4. Kesimpulan tentang tingkat kelayakan
menggunakan bangunan ;
5. Usul perbaikan dan penyempurnaan
yang diperlukan ;
10. Hasil uji coba instalasi dan perlengkapannya
Terhadap bangunan dengan kriteria ketinggian dan
penggunaan tertentu, pelaksanaan uji coba instalasi dan
perlengkapannya harus disaksikan oleh Petugas Dinas/ Suku
Dinas dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
4. Rumus perhitungan Retribusi KMB adalah :
Retribusi KMB = Luas bangunan × Harga Satuan Jenis
Bangunan (=Rp.7.000) x15%) (Catatan : Retribusi KMB
Menara belum dapat diinformasikan, karena perlu
dikonsultasikan dengan unit terkait yg menangani KMB).
5. Setelah semua kelengkapan persyaratan diatas lengkap dan
diajukan permohonan KMB, maka jangka waktu penyelesaian
proses KMB, dihitung sejak pembayaran retribusi, sesuai SK
Gubernur No.76 tahun 2000, adalah 35 hari kerja.
6. Proses / tahap pengurusan KMB adalah :
a. Pertama : Mengumpulkan data-data administrasi
yang telah dimiliki (KTP, Sertifikat tanah, IMB, KMB,
dsb),
b. Kedua : Menunjuk pengkaji teknis (pemegang
SIBP), meliputi bidang arsitektur, struktur dan
instalasi) untuk melaksanakan kegiatan pengkajian

sesuai bidangnya masing2 dan menyusun dalam 1
laporan kajian (waktu penyusunan sekitar 1 bulan)
c. Ketiga : Mengajukan permohonan KMB ke Suku
Dinas Penataan dan Pengawasan Kotamadya Jakarta
Barat.
d. Keempat : Berkas diproses oleh Sudin (waktu
proses sekitar 2 minggu) dengan
1. Pemeriksaan lapangan,
2. Perhitungan retribusi KMB dan dibuat Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
3. Pemilik membayar retribusi KMB di Kas Daerah
Kotamadya.
4. Dibuat rekomendasi Sudin untuk dikirim dan
diproses penerbitan KMB di Dinas.
e. Kelima : Proses penerbitan KMB oleh Dinas (waktu
proses sekitar 3 minggu), melalui penilaian / recek
kelengkapan administrasi, teknis dan retribusi.
Apabila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh
Dinas. Setelah semua kelengkapan terpenuhi maka diterbitkan KMB
baru untuk jangka waktu 5 tahun.
CATATAN : Sesuai ketentuan yang berlaku maka setiap lokasi
bangunan harus membuat Sumur Resapan Air Hujan, dengan
perhitungan volume 1 M3 setiap 25 M2 luas bidang atap.

BAGIAN IV:
CONTOH KASUS

ARTIKEL 1
priandoyo.wordpress.com
Tarif Calo IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Tangerang adalah salah satu protret kabupaten kita yang
. Ambil contoh proses pembuatan IMB (Izin Mendirikan
Bangunan) yang berada dalam pengawasan Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman (Dinas PU). Bila anda ingin membuat IMB, maka yang
perlu anda lakukan adalah
1. Menelpon Dinas PU (599.3404 atau 599.3374)
Telepon dinas PU ini terpampang di Baliho seputaran kota,
mengingatkan warganya untuk menaati kewajiban memiliki IMB.
Dan bila anda menelpon maka anda akan menjumpai para oknum
yang modus operandinya sama, ketika anda menelpon ke Dinas PU
tersebut maka sang penerima telpon akan menyuruh anda untuk
mencatat nomor HP-nya dan melanjutkan segala proses negoisasi
secara personal
A: Selamat siang dengan dinas PU.
O: Ya betul, ada keperluan apa?
A: Saya mau mengurus IMB pak, untuk renovasi rumah.
O: Oh itu bisa dengan saya, coba bapak catat HP saya dulu ya
081932710068, Bapak sudah tau persyaratannya.
A: Ya, maaf saya dengan siapa ya?
O: Saya Drs XXXXX XXXXX (mengucapkan Drs dengan lambatlambat..
dokterandus, seakan menekan penelponnya. Hari gene
pake dokterandus please deh) Itu masih mending, ada yang
lebih parah.
A: Selamat siang dengan dinas PU.
O: Betul, mau urus IMB ya? Dengan saya juga bisa.
A: Berapa biayanya?
O: Permeter penambahan Sembilan puluh Delapan puluh ribu.
A: Maksud Bapak 98.000 atau 980.000?
O: (agak terbata-bata) Sembilan puluh Delapan puluh ribu
A: (MasyaAllah, oknum satu ini ternyata belum bisa mengeja
angka dengan benar). Pak saya ulangi, maksud bapak berapa
(dengan nada marah membentak)?
O: Ya segitu pak (kembali mengulang dengan terbata-bata,
masih belajar nampakya).

A: (kesal) maksud bapak 980.000 kan? Dodol kan, bagaimana
Pemkab bisa merekrut orang-orang seperti ini, yang seharusnya
sekolah dasar lagi baru jadi pejabat publik.
Kesimpulan: Anda akan sangat kesal bila menelpon dinas PU,
teknik ini saya kerjakan bersama istri menjumpai 4-5 orang yang
menawarkan tarif bervariasi. Kemudian anda akan berpikir untuk
mengunjungi kantor PU-nya di Tiga Raksa.
2. Mengunjungi Dinas PU di Tigaraksa
Kota Tiga Raksa adalah contoh bukti kedodolan PemKab
Tangerang. Ibukota Kabupaten Tangerang ini bisa ditempuh dalam
waktu 60-an menit lewat jalan umum dan 50-an menit lewat Tol dari
Kota Tangerang. Bayangkan bila lokasi itu ditempuh dari Bintaro,
Ciledug dan kantong-kantong pemukiman di pinggiran Jakarta.
Sangat jauh sehingga banyak warganya yang protes, sangat tidak
fasilitatif. Dan yang paling parah, tidak satupun pejabat UPPT (unit
pelayanan perijinan terpadu), pejabat Dinas PU yang pada hari
Selasa 14 Februari 2007 berada ditempat. Semuanya mangkir pak
sejak pagi, komentar salah seorang staf, merokok, tidak simpatik.
Ok, bila siang itu anda datang ke Dinas PU, maka anda akan
menjumpai beberapa orang Sat.Pol PP yang akan segera
mengarahkan anda untuk menuju oknum-oknum Dinas PU yang
menjumpai proses yang hampir sama dengan tahapan lewat telpon
seperti diatas. Sampai tiba-tiba anda yang saat itu hadir dengan
pakaian formil membentak meminta kejelasan proses.
Akhirnya anda ditunjukkan dengan UPPT (unit pelayanan perijinan
terpadu) tempat yang seharusnya anda tuju bila mendarat di Dinas
PU. Sama sekali tidak ada antrian, dan anda bisa langsung mengantri
diloket.
bla bla bla malas bercerita dialog yang terjadi
Jreng-jreng-jreng, setelah perdebatan panjang akhirnya IMB yang
harus dibayarkan adalah Rp1.435.318, lama proses 1 bulan, padahal
bisa 2.5 3.5 juta!
Kesimpulan:
1. Urus IMB sendiri jangan lewat oknum, kecuali penghasilan
anda lebih dari 2 juta/ hari

2. Kalau anda terburu-buru butuh kurang dari 1 bulan, padahal
menurut peraturan proses IMB hanya 12 hari. Maka lebih baik
anda maju lewat oknum. Tapi pilihlah oknum yang pintar,
minimal dia bisa baca tulis dengan lancar. Cari petugas yang
memang resmi. Semuanya bisa disuap asal biayanya cocok.
Jangan terjebak petugas yang justru tangan kedua atau
ketiga dari proses IMB, bisa jatuh sangat mahal.
3. Selalu cek dan ricek, minta kejelasan dari semua proses IMB.
Pakaian rapi, sok tau, kritis, ngeyel, ngotot sangat dianjurkan.
Buat alumni UGM, bisa ngaku adik kelasnya Djoko Kirmanto
(T.Sipil UGM 60-an, Menteri Pekerjaan Umum) atau Taufik
Effendi (Kagama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara)
4. Akhirnya seperti layaknya kekonyolan Pemerintah lain, cara
pembayaran hanyalah secara tunai. Jangan mengharapkan
ada ATM di kompleks Tiga Raksa, ATM terdekat di Cikupa.
Anda hanya akan menjumpai ruang pejabat yang sepi,
kambing-kambing di sepanjang jalan, dan jangan lupa bawa
kantong plastik karena lama-lama anda akan muntah melihat
kenyataan pelayanan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Catatan
Kepala UPPT: XXXX XXXXX, sepertinya tidak pernah ada ditempat.
Kepala Dinas PU: sepertinya juga tidak pernah ada ditempat.
Bupati: Ismet Iskandar, mungkin tidak pernah ditempat juga.
Tarif IMB lewat oknum
Drs XXXXX XXXXXX (0819.327.10068)
Rp 30.000 untuk penambahan / M2
Rp 400.000 untuk biaya gambar
Rp 350.000 untuk BAPL (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan)
XXXXXXXXX (0813.1730.6999)
Rp 10.000 untuk penambahan /M2
Rp 1.000.000 untuk BAPL
Rp 800.000 untuk biaya proses
Rp 500.000 untuk biaya camat (bahkan untuk sekedar renovasi)
Rp 350.000 untuk biaya gambar
XXXX XX
Rp 980.000 untuk penambahan / M2

Rp 500.000 untuk BAPL
Rp 500.000 untuk biaya gambar
Tarif IMB
Normal
Tidak pernah
tercantum untuk
publik, yang
tercantum
hanyalah rumus
Rp 750.000 untuk
BAPL
Retribusi dihitung
dengan formula,
permeter sekitar
10-15rb, dihitung
dari lokasi dan
ukuran
Biaya murah selisih 2-3
juta dari oknum
PS:
www.kabtangerang.go.id
tidak bisa diakses
Tambahan foto dari Dinda
perjalanan dijumpai
adanya penjualan formulir
kami tidak bertanggung
Drs.
H. XXXXXXXX ini tidak
pernah ada ditempat

ARTIKEL 2
priandoyo.wordpress.com
Jangan Mau diperas (Oknum)
Pemerintah (IMB)
Sharing seorang rekan:
Saya kemarin baru dapet surat peringatan dari Dinas Tata Kota
Depok untuk mengurus IMB karena menambah luas bangunan. FYI,
Saya baru sebulan pindah rumah di Depok. Lucunya, saya satu-satunya
penghuni kompleks yg dapet surat itu; penghuni lain yg bertahuntahun
sudah tinggal di situ dan juga sudah menambah luas bangunan
tidak ada yg mendapatkan surat serupa.
Komentar:
Peraturan yang ada memang mengharuskan setiap
penambahan bangunan membuat IMB. Entah menambah satu
kamar disamping, membuat tembok baru dsb. Memang konyol,
karena seringkali biaya untuk membangun tidak seberapa
dibandingkan dengan biaya IMBnya.
Nah di republik ini, keadaannya bertambah parah ketika
banyak oknum pemerintah yang memeras warga negaranya dalam
proses IMB ini. Ingat memeras bukan lagi menjadi calo. Pengalaman
rekan saya yang lain ketika menambah kamar tahun 2005 adalah
didatangi oknum pemerintah yang mewajibkan untuk memiliki IMB.
Biaya yang dikeluarkan pun menjadi sangat besar ketika sang
oknum juga mengenakan biaya:
– Pengawasan proyek
– Biaya camat, dsb, dkk
Rekan saya ini cukup cerdik dan meminta semua proses
dilaksanakan di kantor PU. Dan ternyata terbukti, sang oknum PNS
tersebut tidak berani memproses. Akhirnya rumah tersebut
dibangun dengan sukses tanpa IMB.
Memang ini agak riskan, tapi jangan takut di kantor PU sudah
ada formulir khusus IMB telanjur bangun. Jadi buat yang sudah
bangun dan telanjur belum ada IMB silakan diproses.
Konyolnya pemerintah kita
Masih terkait dengan IMB ini, saya sangat menyarankan
rekan- oknum pemerintah yang
bermasalah. Bisa dengan penyelesaian di kantor atau teknik-teknik
lain. Saya salah satunya mengaku bekerja di kantor akuntan publik.

Memang iya sih, tapi cukup ampuh untuk menekan daripada saya
mengaku kerja sebagai IT auditor.
Perlu
pemerintah yang bermasalah. Agar terkait dengan PBB (pajak bumi
bangunan) itu, dimungkinkan rumah tidak membayar PBB pada
periode tertentu, misalnya 2003-2004. Sementara tahun selanjutnya
hingga sekarang (2007) kita tetap rutin membayar PBB. Dan
kekonyolan ini juga terjadi pada instasi lain seperti sistem cekal
Imigrasi, depkominfo, instasi kepolisian, hukum, kesehatan. Wis
semuanya lah kacau.
Kesimpulan: Jangan pernah mau diperas oknum!

ARTIKEL 3
cetak.kompas.com
Pajak
Tanpa IMB, Pemilik Diproses Hukum
Jakarta, kompas – Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan
Jakarta Pusat bakal menindak tegas pemilik bangunan nakal yang
tidak mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB. Saat ini tercatat
30 pemilik bangunan tidak ber-IMB yang sudah diberi peringatan
dan kasusnya akan diproses secara hukum jika tetap tidak
memenuhi kewajiban.
Kepala Seksi Penertiban Suku Dinas Penataan dan
Pengawasan Bangunan Jakarta Pusat Suharno mengatakan, pemilik
bangunan tersebut telah menyalahi Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Dalam Wilayah DKI
Jakarta.
“Ini adalah penertiban gelombang kedua. Paruh pertama
2007, sebanyak 30 pemilik rumah tinggal dan perkantoran yang
tidak ber-IMB juga telah diproses hukum. Sebagian di antara pemilik
pada akhirnya mau memperbaiki perizinan setelah satu-dua kali
mendapat surat peringatan. Namun, ada juga yang sampai dibawa
ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Suharno, Kamis (15/11).
Menurut dia, para pemilik bangunan nakal tersebut
sebenarnya rata-rata sudah memiliki IMB, tetapi mereka kemudian
merenovasi bangunan milik mereka. Bangunan baru inilah yang
sebagian besar tidak diperbaiki IMB-nya.
Banyak juga yang membangun rumah atau gedung baru
tidak sesuai dengan IMB. Misalnya, dalam IMB hanya berupa rumah
satu lantai, tetapi dibangun hingga dua-tiga lantai. Beberapa rumah
mewah di Menteng juga membangun ruang parkir bawah tanah
yang memuat lebih dari 10 mobil tanpa izin.
Suharno mengatakan, 30 pemilik bangunan yang melanggar
peraturan itu tersebar di delapan kecamatan dan 44 kelurahan di
Jakarta Pusat. Mulai pekan depan pihaknya akan melakukan operasi
yustisi bangunan. Sebagian besar bangunan tanpa IMB tersebut
adalah rumah tinggal.
Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1991 dan Perda Nomor 1
Tahun 2001, bagi pelanggar IMB akan dikenai denda maksimal Rp 5
juta atau hukuman kurungan paling lama tiga bulan.

Suharno menambahkan, saat ini sudah dikirim surat
peringatan kepada 30 pemilik bangunan. Diharapkan mereka segera
mengurus IMB yang sebenarnya mudah dan murah. Pengurusan IMB
dilayani di kecamatan atau layanan satu atap di Kompleks Kantor
Wali Kota Jakarta Pusat.
Jika memenuhi persyaratan, antara lain membawa sertifikat
bangunan, IMB akan selesai dalam waktu satu minggu.
Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan hanya
memungut biaya sebesar Rp 12.000 per meter persegi untuk rumah
dan Rp 20.000-Rp 25.000 per meter persegi untuk perkantoran.
Biaya tersebut belum termasuk pungutan biaya resmi dari
Suku Dinas Tata Kota; Suku Dinas Pendapatan Daerah; serta Suku
Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
(NEL)

ARTIKEL 4
properti.kompas.com
Jangan Urus IMB Lewat Calo!
Jumat, 3 April 2009 | 15:42 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com Maraknya bangunan bermasalah di
Jakarta Barat membuat Sudin Perizinan Bangunan setempat
memperketat pembuatan izin mendirikan banguan (IMB).
Masyarakat diimbau agar datang dan mengurus sendiri IMB-nya ke
Kantor Perizinan Bangunan atau mendatangi Kantor Seksi Perizinan
Bangunan di kecamatan masing-masing.
“Sebaiknya pengurusan IMB dilakukan sendiri, bila terpaksa
menggunakan jasa perantara, harus memiliki surat kuasa,” kata
Sambas, Kasudin Perizinan Bangunan Jakarta Barat, Jumat (3/4).
Banyaknya bangunan bermasalah, menurut Sambas,
disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus
sendiri perizinannya. Padahal, biaya pembuatan IMB tidak terlalu
besar dibanding kerugian yang dialami bila bangunan telanjur
dibongkar. “Perizinan bangunan yang dibuat sesuai prosedur tidak
memakan biaya besar. Walau mengurusnya sedikit lama, bangunan
kita aman dari penertiban,” kata Sambas.
Kasudin menyebutkan, biaya pengurusan IMB, mulai dari izin
rumah tinggal hingga bangunan pertokoan, sudah diatur dalam
Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan
Bangunan. “Jumlah uang yang dibayarkan disesuaikan dengan luas
bangunan dan peruntukan bangunan. Itu semuanya sudah diatur
dalam perda. Jadi, hindarilah perantara, apalagi calo,” saran Sambas.
Sejak memisahkan diri dari Suku Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan (P2B), perizinan bangunan murni dilakukan

oleh sudin ini. Sudin Perizinan Bangunan memiliki tugas pokok
mengurusi perizinan dan menghitung retribusi IMB.
Sementara itu, Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan
lebih pada pengawasan lapangan dan pengambil tindakan
penertiban terhadap bangunan bermasalah. “Jadi kita hanya bekerja
di belakang meja, sementara Sudin P2B yang ke lapangan,” ujarnya
seraya menyebutkan, pada tahun 2009 ini, Sudin Perizinan
Bangunan Jakarta Barat menargetkan pendapatan retribusi dari
pembuatan IMB sebesar Rp 15 miliar.

3.402 Bangunan di DKI Langgar Tata Ruang
Meski pengawasan izin pendirian bangunan telah diperketat,
namun masih banyak para pemilik gedung yang melanggar
ketentuan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Jenis pelanggaranya antara lain,
tidak segera melengkapi kajian analisis mengenai dampak
lingkungan, menyalahi peruntukan lahan, menyalahi kajian tata
ruang, dan tidak segera membuat surat izin penunjukan dan
penggunaan tanah (SIPPT).
Karena itu, sepanjang tahun 2008 hingga bulan November
ini, Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Provinsi DKI
Jakarta telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pelaksanaan
Pembangunan (SP4) kepada 3.402 bangunan bermasalah di DKI
Jakarta. Rinciannya, Jakarta Selatan 924 bangunan, Jakarta Pusat 315
bangunan, Jakarta Utara 573 bangunan, Jakarta Barat 775
bangunan, dan Jakarta Timur 815 bangunan.
Dari ribuan bangunan bermasalah itu, yang telah dibongkar
oleh Dinas P2B DKI Jakarta sebanyak 371 bangunan, kemudian 737
bangunan telah mengajukan kembali permohonan izin mendirikan
bangunan (IMB) berikut melampirkan kelengkapan izin bangunan
yang sebelumnya tidak ada, dan sisanya belum mengindahkan
teguran dari Dinas P2B DKI Jakarta. Dari 737 bangunan yang
mengajukan pengajuan kembali IMB tersebut, retribusi yang
berhasil dikumpulkan untuk disetorkan ke Kas daerah sebanyak
Rp10,53 miliar.
Meskipun sepanjang tahun 2008 jumlah bangunan
bermasalah yang terkena SP4 mencapai 3.402 bangunan, namun
jumlah ini tergolong menurun jika dibanding dengan jumlah
bangunan bermasalah pada tahun 2007. Tahun lalu, jumlah
bangunan bermasalah yang terkena SP4 sebanyak 4.630 bangunan.
Sedangkan yang berlanjut hingga diterbitkan surat perintah
bongkar
juga pemilik bangunan yang mendapatkan SP4 segera melakukan
Sasongko, Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta, Minggu (16/11).
Menurut mantan Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta
itu, mengatakan,berdasarkan Perda No 6 Tahun 1999 tentang

rencana tata ruang di DKI Jakarta, sertiap bangunan harus
melengkapi persyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk
melunasi kewajiban membayar retribusi. Karena itu, selain
mengganggu ketertiban tata ruang di DKI Jakarta, keberadaan
bangunan bermasalah juga mengurangi pendapatan daerah DKI
dari sisi retribusi izin mendirikan bangunan.
Sementara itu, Ermansyah Umar, Wakil Kepala Dinas Tata
Kota Provinsi DKI Jakarta, mengatakan, berdasarkan Perda No 6
tahun 1999, hingga saat ini tata ruang wilayah yang terpenuhi sesuai
target peruntukkannya baru mencapai 40 persen. Untuk itu, mulai
tahun depan, optimalisasi target akan digenjot hingga seluruh
peruntukkan lokasi di DKI Jakarta sesuai rencana tata ruang yang
ditentukan. Sehingga, tahun 2010 mendatang tidak ada bangunan
yang menyalahi rencana tata ruang DKI Jakarta. “Saat ini deviasinya
ada 60 persen, tapi bukan secara keseluruhan menyalahi
peruntukkan, tetapi belum diterapkan sesuai target,” ujar
Ermansyah.
Terkait masalah peruntukan, di DKI Jakarta juga terdapat
lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terletak di jalur
hijau. Karena itu, untuk memenuhi target ruang terbuka hijau
hingga 13,4 persen dari luas wilayah pada tahun 2010, sebanyak 29
SPBU di lokasi jalur hijau akan dibongkar tahun depan dan
difungsikan kembali sebagai ruang terbuka hijau.
“Dalam APBD 2009 telah dianggarkan untuk pembongkaran
puluhan SPBU tersebut. Anggaran yang disediakan antara Rp 50 75
juta per SPBU. Kemudian tahun 2010, baru akan dibangun tamantaman
terbuka hijau di 29 lokasi tersebut,” kata Ery Basworo, Kepala
Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta.

Kompas.com
Perketat Izin Bangunan di DKI
Jakarta, Kompas – Jakarta kini tumbuh liar dan menjelma menjadi
obesitas kapital. Agar Jakarta dapat dikembalikan menjadi lebih
tertata, aman, dan nyaman bagi warganya, kota ini harus ketat
dikendalikan, khususnya dalam pemberian perizinan pembangunan
kawasan.
kegemukan. Jumlah penduduk telah mencapai 12 juta jiwa dalam
kota seluas 650 kilometer persegi. Kota ini sarat masalah, mulai dari
olog
Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, Senin (24/8).
Yayat dan guru besar Departemen Arsitektur Universitas
Indonesia, Prof Ir Gunawan Tjahjono M. Arch, Ph.D, Senin kemarin,
Marut Tat
Christovita Wiloto & Co.
Tumbuh liarnya Jakarta karena rencana tata ruang wilayah
yang tidak konsisten. Pada RTRW DKI Jakarta 40 tahun lalu, ada
kebijakan penetapan ruang terbuka hijau (RTH) berupa sabuk hutan
kota mengelilingi Ibu Kota. Pengembangan kota sendiri pada saat
itu hanya dalam radius 15 kilometer dari pusat kota atau Taman
Monas.
Pada tahun 1980-1990, program sabuk hijau mendadak
lenyap dari RTRW seiring pengembangan kota ke arah poros timur
dan barat. Saat ini, dengan pengembangan kota hampir ke semua
sudut merangsek hingga ke perbatasan dengan kota-kota lain,
Gunawan.
Menurut Prof Gunawan, ada banyak variabel untuk
mengukur sebuah kota, antara lain vitalitas yang mencakup
ketercukupan air, sandang, pangan, perumahan, dan udara bersih.
Kota juga wajib menjamin keselamatan dan ketenteraman warga,
kemudahan akses pendidikan, kesehatan ataupun pendidikan, serta
ada kesesuaian antara lahan yang diperuntukkan dan realisasinya.
Kondisi Jakarta kini, tambah Prof Gunawan, jauh dari standar ukuranukuran
tersebut.

Dari hasil analisis RTRW Jakarta selama ini, terlihat kota ini
dirancang hanya untuk jangka pendek sesaat. Ciri seperti ini
sebenarnya menggejala hampir di semua kota di Asia.
yang telah ditetapkan secara ketat, tetapi sangat dipengaruhi invasi
dan penetrasi. Lihat saja Kemang yang karena keadaan berkembang
sedimikan rupa, sekarang dari kawasan permukiman akan disahkan
Di sisi lain, Gunawan mengatakan, banyak pembangunan
yang tidak memerhatikan faktor
banjir, jangan diberi izin dan jangan dihuni. Apalagi kalau upaya
mengubah satu lahan tertentu berimbas pada makin parahnya
Lawan obesitas
Yayat menambahkan, layaknya orang yang kegemukan
sehingga sejumlah penyakit pun diidapnya, Jakarta juga demikian.
-tiba disuruh berhenti pembangunannya atau
dilakukan moratorium, tidak akan bisa. Sifat kota selalu berubah dan
berkembang. Satu-satunya cara dengan pengetatan perizinan
pembangunan kawasan. Diperlukan komitmen banyak pihak,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan yang
Akan tetapi, baik Gunawan maupun Yayat mengatakan
upaya ini justru sering terbentur pada rendahnya kualitas SDM di
instansi pemerintahan yang berwenang.
saya lihat bahwa jumlah orang yang ahli dalam tata kota di instansi
terkait di pemerintahan saat ini amat sedikit dibanding pada masa
unawan.
Perizinan, ujar Yayat, juga diduga menjadi ajang korupsi dan
hal ini berdampak pada menjamurnya alih fungsi lahan liar.
kawasan yang tidak direncanakan menjadi pusat pertumbuhan
ekonomi ternyata justru berkembang pesat. Di Jakarta saja sekarang
ada 130 mal, tetapi jumlah taman kota dengan luas yang signifikan
Berani pasang target
Yayat menambahkan, program Pemprov DKI saat ini, berupa
pembangunan bus jalur khusus dan penertiban bangunan yang
beralih fungsi secara liar, sudah cukup bagus. Akan tetapi, ia belum

melihat visi Jakarta ke depan yang nyata. Hal ini tertuang dalam
target ruang terbuka hijau DKI yang hanya 13,9 persen.
meskipun sulit dan bahkan seakan
tidak mungkin, luas RTH sebesar 30 persen dari total luas kota tetap
Dengan berani memasang targat, DKI diharapkan
menelurkan program yang lebih solid. (NEL)

KESIMPULAN
Apakah pembangunan rumah di pinggir sungai
diperbolehkan? Apakah pembangunan kantor di taman kota
diperbolehkan? Kita memang memerlukan IMB, IPB, dan KMB agar
semua pembangunan dan penggunaan bangunan terletak pada
tempatnya.
Pembangunan di Jakarta memang harus diawasi. Tanpa
pengawasan, bangunan akan merajalela di mana-mana. Tingkat
pembangunan yang tinggi juga bisa menyebabkan kerusakan pada
lingkungan. Selain itu akan ada ketidakteraturan dan
ketidaksesuaian. Meskipun IMB, IPB, dan KMB diperlukan, ada
banyak masalah menyangkut pembuatan, penggunaan, IMB, IPB,
dan KMB.
Saat ini, masih ada banyak bangunan yang tidak memiliki
IMB. Artinya, bangunan-bangunan tersebut ilegal dan dibangun
tanpa IMB. Itu berarti bangunan tersebut belum disetujui untuk
dibangun.
Selain itu masalah juga terdapat pada kantor-kantor
pemerintah di mana terdapat banyak birokrasi dan percaloan. Ada
solusi untuk mendapatkan IMB dengan cepat, yakni dengan
menggunakan calo atau dengan menyuap pegawai kantor itu. Tentu
saja konsekuensinya adalah biaya yang semakin mahal.
Saat ini, walaupun sebagian bangunan yang ada sudah
memiliki dokumen-dokumen tersebut, tak semua bangunan
tersebut sesuai dengan yang ada dalam dokumen tersebut.
Meskipun gambar arsitektur sudah memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan IMB, pembangunan bangunan tersebut belum tentu
sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen tersebut. Jadi, memiliki
dokumen resmi tak menjamin kesesuaian bangunan tersebut
dengan dokumen tersebut.
Solusi dari banyaknya bangunan yang masih belum memiliki
IMB adalah dengan memperketat pengawasan terhadap
pembangunan. Sedangkan solusi dari birokrasi dan pencaloan
adalah dengan memperketat pengawasan pelaksanaan pembuatan
IMB dan dokumen-dokumen lainnya.
Menurut kami memiliki dokumen-dokumen tersebut sangat
menguntungkan karena itu berarti bangunan tersebut legal dan

memenuhi ketentuan. Selain itu, memiliki dokumen-dokumen
tersebut mempermudah kita jika ingin mengajukan kredit ke bank.
Tidak memilikinya berarti bangunan yang kita dirikan bisa
digusur. Kita juga bisa dikenai sanksi secara hukum. Selain itu kita
bisa saja merugikan lingkungan sekitar karena bangunan yang kita
dirikan tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Kita tentu juga menginginkan agar seluruh bangunan yang
didirikan tak merusak lingkungan dan teratur. Sayangnya masih
banyak masalah yang menghadang. Oleh karena itu, seluruh
masyarakat harus sadar bahwa dokumen-dokumen tersebut penting
dan tidak bisa dianggap remeh. Seluruh masyarakat harus ikut serta
dalam penertibannya. Baik dengan memiliki dokumen-dokumen
yang diperlukan hingga melaporkan kepada pihak berwenang
pembangunan yang dianggap menyalahi peraturan dan merusak
lingkungan.

Thu, 18 Jan 2018 @08:57

Copyright © 2018 PT. BINA MANAJEMEN GLOBAL · All Rights Reserved
powered by sitekno