SIPPT

image

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

Setelah mendapatkan SP3L, maka menurut Surat Keputusan Gubernur (SK Gub.) No.11/3/11/1972 dan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 (Pasal 123, huruf j) langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah melakukan pengurusan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT merupakan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang persetujuan penggunaan sebidang tanah terletak pada Jalur Jalan Utama (JJU) atau yang memiliki luas tanah mulai 5.000 m2 atau lebih besar. SIPPT merupakan syarat kelengkapan yang diperlukan dalam mengajukan permohonan Hak Atas Tanah.

Pengajuan permohonan SIPPT ditujukan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta, melalui permohonan ke Badan Pertimbangan Urusan Tanah di Sub Dinas Tata Kota (SDTK) Propinsi DKI Jakarta. Namun, sebelum sampai kepada tahap pengajuan tersebut, melalui beberapa tahapan yang harus dilewati oleh pemohon SIPPT, antara lain :

 

Tahap 1. Pengukuran,

Setiap lahan yang dikuasai oleh pengembang / perorangan, ketika akan mengurus Keterangan Rencana Kota yang dibutuhkan untuk memproses SIPPT diukur terlebih dahulu oleh petugas ukur Dinas Tata Ruang Kota DKI Jakarta. Gambar ukur ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan KRK.

 

Tahap 2. Pembuatan Keterangan Rencana Kota (KRK),

KRK sebagai dokumen dalam kelengkapan permohonan sertifikat dan IMB, dalam bentuk rencana pemanfaatan lahan pada lokasi tertentu yang memiliki skala 1 : 1000 serta menggambarkan informasi pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis lainnya.

 

Tahap 3. Rekomendasi BPN,

Adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPN yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai pengembang / perorangan adalah benar2 milik yang bersangkutan dan  tidak dalam sengketa / masalah.

 

Tahap 4. Pengajuan permohonanSIPPT.

Persyaratan yang perlu disediakan oleh Pemohon SIPPTadalah sbb. :

1.      Mengisi formulir permohonan SIPPT.

2.      Fotokopi surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dimohon.

3.      Fotokopi tanda bukti lunas PBB.

4.      Rekomendasi Suku Dinas Tata Ruang.

5.      Rekomendasi dari Kantor Wilayah Pertanahan Nasional.

6.      Proposal rancang bangun rencana pembangunan diatas bidang tanah dimohon.

7.      Penjelasan rencana kota dari Sub Dinas Tata Kota (SDTK) Propinsi DKI Jakarta.

8.      Fotokopi tanda bukti diri / akta badan hukum.

9.      Data-data perusahaan.

 

Setelah berkas-berkas dilengkapi, maka pemohon diwajibkan untuk membayar biaya retribusi  yang dihitung berdasarkan Luas Tanah dikalikan dengan Tarif Jenis Peruntukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perda No.1 Tahun 2006.

Wed, 20 Sep 2017 @16:24

Copyright © 2017 PT. BINA MANAJEMEN GLOBAL · All Rights Reserved
powered by sitekno